Launching Gorontalo PEA

Peluncuran laporan Gorontalo Public Expenditure Analysis yang akan dilaksanakan oleh Support Office for Eastern Indonesia-SOfEI dan World Bank, merupakan laporan komprehensif pertama yang membahas mengenai masalah keuangan daerah dalam otonomi baru di Provinsi Gorontalo.

Sebagai provinsi baru, tentunya tidak sedikit tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo. Tingkat kemiskinan yang tinggi merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi oleh Provinsi ini.

Pemerintah, sebagai pengayom masyarakat memiliki tanggung jawab yang berat dan mulia dalam upaya-upaya pembangunan daerah, pemberantasan kemiskinan dan memberikan pelayanan public dasar – di bidang pendidikan dan kesehatan misalnya – untuk seluruh lapisan masyarakat.

Dalam melaksanakan ketiga tugas utamanya tersebut, keberhasilan Pemerintah daerah akan sangat bergantung pada tiga hal. Pertama, visi pemerintahan daerah dalam membangun wilayahnya; kedua, kapasitas birokrasi pemerintahan yang ada; dan ketiga, sumber daya yang dimiliki termasuk pendanaan pembangunan.

Visi yang tajam sangat dibutuhkan dalam mengarahkan upaya-upaya pembangunan daerah sehingga mampu mensinergikan berbagai upaya aktor maupun stakeholders pembangunan. Lebih-lebih bagi daerah yang minim sumberdaya seperti Gorontalo, diperlukan visi dan kepemimpinan yang membumi sehingga dapat memacu seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama melepaskan diri dari belenggu kemiskinan menuju masa depan yang lebih sejahtera.

Gorontalo telah membuktikan bahwa kemiskinan bukanlah menjadi hambatan dalam mengelola tata-pemerintahan yang baik dan dalam merumuskan visi dan perencanaan pembangunan yang maju dan berwawasan. Upaya pengentasan kemiskinan sebenarnya dapat cepat direalisasikan bila daerah mampu mengenali potensi unggulan yang ada di daerahnya, dan kemudian memfokuskan upaya pertumbuhan terhadap sektor-sektor tersebut. Gorontalo telah merintis hal tersebut dengan program agropolitan jagung serta pengembangan Teluk Tomini sebagai pusat industri perikanan nasional.

Langkah reformatif Gorontalo telah diawali dengan penyusunan APBD tahun 2003 yang berbasis kinerja. Dan untuk tahun 2004 Provinsi Gorontalo telah berupaya menyusun Standar Pelayanan Minimal untuk beberapa jenis pelayanan di bidang keuangan dan sekaligus standar biayanya sebagai dasar penyusunan anggaran kinerja. Ini semua menunjukkan upaya berkelanjutan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam melakukan reformasi birokrasi terutama terkait dengan pengelolaan keuangan daerah.

Tentunya masih banyak kekurangan dan tantangan yang dihadapi oleh Gorontalo yang belum terungkap dalam laporan Gorontalo PEA. Tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi kedepan pada dasarnya bukan merupakan hambatan sepanjang dalam upaya-upaya pembangunannya Pemerintah Provinsi terus memperoleh dukungan dari Pemerintah Kabupaten sebagai penggerak utama pembangunan di tingkat akar rumput dan dari Pemerintah Pusat serta Lembaga-lembaga Donor.

Laporan ini kiranya dapat menjadi dokumen pembelajaran yang berharga bagi Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten di Gorontalo agar lebih baik lagi menata keuangan daerah dan birokrasi pemerintahan menuju kearah entrepreneurial government yang sesungguhnya.

Terima kasih kepada Bank Dunia dan Kantor Multidonor Support Office for Eastern Indonesia (SOfEI) serta tim Universitas Gorontalo sebagai local knowledge centre dalam memfasilitasi penulisan laporan ini.


Semoga usaha yang baik ini akan menjadi bagian dari sejarah perjalanan pemerintahan di Indonesia dalam upayanya untuk mewujudkan Clean and Good Governance di Tanah Air Tercinta. Sukses untuk Dr.Ir. Fadel Muhammad, Gubernur Gorontalo.

mjamalm